Buku Undang Undang dan Peraturan Pemerintah RI: 2018
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI … NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang- - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang … Peraturan Pemerintah tahun 2015 | PERUNDANG-UNDANGAN …
10 Ags 2017 HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA MENURUT PERATURAN TESIS PERPUS DONNY FIX.pdf sebagaimana yang diatur dalam PP 21/2015 Berdasarkan Pasal 36 Undang-UndangNomor 30 19 Jun 2019 Tinjauan yuridis atas pendaftaran fidusia menurut undang-undang nomor 42 Chapter 1.pdf terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 yang merupakan aturan pendaftaran atas suatu jaminan fidusia. FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015. Praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan oleh lembaga Walapun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti Full Text: PDF. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2. 1037 Demi kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang mana pendaftaran jaminan Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur tenang Jabatan Notaris, 2015: 31). Lebih lengkap lagi isi Pasal 15 UU
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit ... Undang-undang No.42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang (PDF) KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA … keabsahan kuasa untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan jaminan fidusia suatu kajian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 Article (PDF Available) · November 2018 with 632 Reads JURNAL ILMIAH PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI … terjadi berkaitan dengan fidusia yaitu salah satunya adalah tidak didaftarkan suatu jaminan fidusia, mengingat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa objek fidusia “wajib” didaftarkan, hal ini bertejuan agar dapat memperoleh perlindungan bagi kreditur ataupun debitur.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN …
Oct 20, 2015 · 2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan … Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang … sipuu.setkab.go.id Created Date: 6/25/2018 7:02:55 PM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 476
- 853
- 674
- 1659
- 110
- 598
- 788
- 897
- 623
- 1503
- 305
- 1192
- 1460
- 1620
- 67
- 771
- 1601
- 556
- 815
- 1637
- 164
- 920
- 357
- 1861
- 1682
- 225
- 1842
- 1777
- 740
- 224
- 993
- 1341
- 1138
- 1555
- 418
- 942
- 160
- 258
- 1207
- 451
- 1771
- 551
- 1012
- 1456
- 675
- 1340
- 1119
- 1351
- 1984
- 967
- 25
- 818
- 2
- 1750
- 910
- 1556
- 496
- 814
- 1978
- 1885
- 757
- 1011
- 157
- 399
- 511
- 964
- 54
- 1906
- 1203
- 1126
- 612
- 1343
- 1349
- 364
- 1866
- 1614
- 1908
- 901
- 1186
- 343
- 1107
- 492
- 1793
- 1774
- 200
- 176
- 1389
- 646
- 863
- 446
- 1347
- 281
- 1323
- 1695